BKAD Kepri Gelar CoP BLUDUASI, Perkuat Tata Kelola Keuangan BLUD dan Implementasi Modul Akuntansi SIPBLUD SMK

Tanjungpinang, 8 Oktober 2026 – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Komunitas Belajar atau Community of Practices (CoP) BLUDUASI bertema “Penguatan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Implementasi Modul Akuntansi pada Aplikasi SIPBLUD SMK”. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 8 hingga 9 Oktober 2026, di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Kegiatan ini diikuti pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk kepala sekolah, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat teknis, dan bendahara BLUD SMK Negeri dari seluruh kabupaten/kota di Kepri. Perangkat daerah terkait juga hadir, antara lain Inspektorat, Dinas Pendidikan, RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Hukum, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki 22 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari 19 BLUD bidang pendidikan, 2 bidang kesehatan, dan 1 bidang kelautan. Banyaknya BLUD menuntut pengelolaan keuangan yang tertib, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.

CoP BLUDUASI diselenggarakan sebagai kerja sama BKAD dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau. Berbeda dari pelatihan satu arah, CoP dirancang sebagai komunitas belajar tempat para pengelola BLUD berbagi pengalaman, mendiskusikan persoalan di lapangan, dan menyamakan pemahaman.

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendengarkan Sholawat Busyro, dan sambutan Kepala BKAD Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Ali Muttaqin, S.E., M.M. (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan), yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam pembukaannya, ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan BLUD merupakan rangkaian proses yang saling terhubung dan tidak bisa dibebankan pada satu orang atau satu unit kerja. Ia juga menegaskan bahwa SIPBLUD adalah instrumen untuk mendukung ketertiban pencatatan dan ketepatan data, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kepala BKAD berharap forum ini terus berlanjut dan menjadi wadah bersama membangun standar praktik pengelolaan BLUD yang lebih baik di Kepulauan Riau.

Pada hari pertama, Agenda I menghadirkan narasumber dari BKAD Provinsi Kepulauan Riau yang membahas penganggaran dan penyusunan RBA, penatausahaan dan pengesahan keuangan, pengusulan SSH dan pengelolaan aset, serta akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD. Sesi dilanjutkan dengan Agenda II bersama Tim Pengembang Aplikasi SIPBLUD tentang rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD SMK.

Hari kedua, 9 Oktober 2026, diisi pendalaman Modul Akuntansi SIPBLUD untuk rekonsiliasi dan penginputan saldo awal BLUD SMK Tahun 2026. Peserta membawa data pendukung berupa RBA BLUD, Buku Kas Umum (BKU) tunai dan bank, serta rekening koran penerimaan dan pengeluaran. Peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan mengisi tautan evaluasi akan memperoleh sertifikat CoP BLUDUASI.