BKAD Kepri Gelar Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan I, II, dan Semester I TA 2026, Perkuat Persiapan LKPD
TANJUNGPINANG — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan dan Data Keuangan Bulanan, Triwulan I, Triwulan II, serta Semester I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2026, bertempat di Aula Mini Lantai I Asrama Haji Tanjungpinang.
Kegiatan ini diikuti oleh bendahara penerimaan, pejabat penatausahaan keuangan, serta perwakilan perangkat daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Rekonsiliasi data keuangan merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui forum tersebut, BKAD melakukan pencocokan dan verifikasi data keuangan yang disampaikan masing-masing perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian antara data transaksi penerimaan dengan pencatatan resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pemaparan mengenai mekanisme penyampaian dokumen, tahapan verifikasi data, hingga pembahasan sejumlah kendala yang kerap ditemui dalam proses penyusunan laporan keuangan. Forum ini turut membuka ruang diskusi langsung antara peserta dan tim BKAD, sehingga berbagai persoalan teknis dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
BKAD berharap pelaksanaan rekonsiliasi ini dapat meningkatkan akurasi dan kualitas laporan keuangan seluruh perangkat daerah, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Dengan data yang telah direkonsiliasi secara menyeluruh, proses penyusunan LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan dapat berjalan tepat waktu, sekaligus mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melalui sinergi berkelanjutan antara BKAD dan seluruh perangkat daerah, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau